Citrahukum.com, JAKARTA — Demo 27 Agustus 2026 bukan sekadar kerumunan massa di depan Gedung DPR RI. Bagi saya, Demo 27 Agustus adalah alarm keras bagi kekuasaan: suara rakyat tidak boleh dianggap angin lalu.
Saya, Surohman, S.H. CLA, menyatakan dukungan terhadap masyarakat yang memilih berangkat dan menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional.
Saya juga mendoakan seluruh saudara yang hari ini berjuang di jalan agar diberikan keselamatan, kesehatan, kekuatan dan dapat kembali kepada keluarga dalam keadaan baik.
GASSPOL!
Bukan gaspol untuk membuat kerusuhan.
Gaspol untuk menyuarakan keresahan.
Gaspol untuk mengingatkan kekuasaan.
Gaspol untuk melawan korupsi.
Gaspol untuk menuntut keadilan.
DEMO 27 AGUSTUS: KALAU BUKAN RAKYAT YANG MENGINGATKAN, SIAPA?
Mari kita bicara terus terang.
Kekuasaan membutuhkan kontrol.
Pejabat membutuhkan kritik.
Pemimpin membutuhkan rakyat yang berani mengatakan “tidak” ketika kebijakan dianggap keliru.
Sebab kekuasaan tanpa kontrol berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan.
Dan demokrasi tanpa keberanian rakyat hanya akan menjadi tulisan indah di atas kertas.
Karena itu, Demo 27 Agustus 2026 harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial, bukan otomatis dianggap sebagai ancaman.
Aksi AMPB di DPR RI sendiri telah menyatakan fokus pada percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, termasuk tuntutan penerapan hukuman mati bagi koruptor. AMPB juga menegaskan aksi dilakukan secara damai.
YANG TIDAK IKUT DEMO, NANTI KALAU BERHASIL JANGAN CUMA IKUT MENIKMATI!
Ini yang kadang membuat saya tersenyum.
Ketika ada orang berangkat demo, ada yang berkata:
"Ngapain ikut demo?"
"Bikin macet."
"Tidak kondusif."
"Paling juga tidak menghasilkan apa-apa."
Tidak masalah.
Tidak semua orang harus turun ke jalan.
Tetapi jangan sampai ketika orang lain memperjuangkan perubahan, kita hanya duduk nyaman sambil mencibir.
Dan ketika perjuangan itu berhasil, hasilnya ikut dinikmati.
Kalau pemberantasan korupsi semakin kuat, semua masyarakat menikmati.
Kalau aset hasil tindak pidana berhasil dikembalikan kepada negara, masyarakat menikmati.
Kalau kebijakan pemerintah semakin berpihak kepada rakyat, masyarakat menikmati.
Kalau pejabat semakin takut menyalahgunakan kewenangan karena pengawasan publik semakin kuat, kita semua menikmati.
Jadi kalau tidak ikut demo, silakan. Itu hak masing-masing.
Tetapi jangan merasa paling benar hanya karena tidak berada di jalan.
Karena perubahan sering kali diperjuangkan oleh orang-orang yang bersedia berdiri ketika sebagian lainnya memilih diam.
JANGAN GUNAKAN KATA “KONDISIF” UNTUK MEMATIKAN KRITIK
Saya tidak alergi dengan kata kondusif.
Negara memang harus aman.
Demo memang harus damai.
Aparat harus menjalankan tugas.
Masyarakat juga wajib menaati hukum.
Tetapi kondusif bukan berarti rakyat harus diam.
Kondusif bukan berarti kritik harus dihentikan.
Kondusif bukan berarti semua orang harus setuju dengan kebijakan pemerintah.
Justru demokrasi yang sehat adalah ketika rakyat dapat mengatakan:
“Kami tidak setuju.”
Dan pemerintah mampu menjawab:
“Baik, mari kita jelaskan dan evaluasi.”
Itulah demokrasi.
KORUPSI JANGAN CUMA DITERIAKKAN, HARUS DILAWAN
Salah satu isu utama dalam Demo 27 Agustus 2026 adalah pemberantasan korupsi.
RUU Perampasan Aset kembali menjadi sorotan.
Dan menurut saya, ini bukan isu milik mahasiswa saja.
Bukan isu milik aktivis saja.
Bukan isu milik AMPB saja.
Ini isu seluruh rakyat Indonesia.
Sebab ketika uang negara dikorupsi, yang kehilangan bukan hanya pemerintah.
Yang kehilangan adalah rakyat.
Jalan yang seharusnya dibangun.
Sekolah yang seharusnya diperbaiki.
Fasilitas kesehatan yang seharusnya ditingkatkan.
Program masyarakat yang seharusnya berjalan.
Semuanya memiliki hubungan dengan bagaimana negara mengelola uang dan kewenangannya.
Maka jangan heran kalau rakyat semakin marah ketika melihat dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi persoalan.
Korupsi harus diburu.
Aset hasil kejahatan harus dikejar sesuai hukum.
Penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih.
REKENING AKTIVIS DAN TRANSPARANSI HUKUM
Persoalan rekening yang berkaitan dengan penggalangan dana aksi juga sempat menjadi perhatian publik.
Dalam pemberitaan, kepolisian menjelaskan persoalan tersebut sebagai penundaan transaksi, bukan pemblokiran, dan kemudian menyatakan transaksi telah dibuka kembali.
Bagi saya, pelajaran terpenting dari persoalan tersebut adalah satu:
Setiap tindakan yang menyentuh hak masyarakat harus dijelaskan secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan biarkan ruang publik dipenuhi spekulasi.
Kalau ada pelanggaran hukum, proses secara hukum.
Kalau tidak ada pelanggaran, jelaskan kepada publik.
Negara harus hadir dengan kepastian, bukan kebingungan.
PEJABAT DAN PEMIMPIN JANGAN SEMENA-MENA
Saya ingin menyampaikan satu pesan keras.
Kekuasaan bukan cek kosong.
Jabatan bukan hak untuk melakukan apa saja.
Kewenangan bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada rakyat.
Setiap pejabat mendapatkan kekuasaan karena sistem negara memberikan mandat untuk menjalankan tugas bagi kepentingan masyarakat.
Maka semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya kepada rakyat.
Rakyat boleh dikritik.
Rakyat boleh dievaluasi.
Rakyat juga wajib menaati hukum.
Tetapi pejabat dan pemimpin pun tidak boleh kebal dari kritik dan pengawasan.
Karena demokrasi membutuhkan keseimbangan.
SAYA APRESIASI AMPB
Kepada AMPB yang menginisiasi dan membawa aspirasi ke Jakarta, saya memberikan apresiasi atas keberanian menyampaikan tuntutan melalui ruang publik.
Saya tidak mengatakan semua orang wajib menyetujui setiap tuntutan.
Tetapi saya menghargai keberanian masyarakat untuk memperjuangkan apa yang mereka yakini.
Dan kepada seluruh peserta Demo 27 Agustus 2026:
Jaga kepala tetap dingin.
Jangan terpancing provokasi.
Jangan merusak fasilitas umum.
Jangan menyakiti siapa pun.
Perjuangan demokrasi akan semakin kuat ketika dilakukan secara damai, tertib, argumentatif dan berdasarkan hukum.
DARI HATI SAYA, SAYA DOAKAN PARA PEJUANG DEMOKRASI
Saya mungkin tidak berdiri di tengah barisan Demo 27 Agustus hari ini.
Tetapi saya berdiri bersama nilai perjuangannya: keadilan, demokrasi, pemberantasan korupsi dan keberanian rakyat mengawasi kekuasaan.
Saya doakan keselamatan saudara-saudara yang berangkat.
Semoga tidak ada yang menjadi korban.
Semoga tidak ada yang terprovokasi.
Semoga aparat menjalankan tugas secara profesional dan proporsional.
Dan semoga suara rakyat benar-benar didengar.
Karena saya percaya:
Rakyat yang diam bukan berarti rakyat setuju.
Rakyat yang mengkritik bukan berarti rakyat membenci negara.
Rakyat yang turun ke jalan bukan berarti rakyat ingin membuat kerusuhan.
Terkadang rakyat turun ke jalan karena sudah terlalu banyak yang ingin disampaikan.
Dan kepada siapa pun yang hari ini memilih diam, tidak masalah.
Tetapi ketika orang lain berjuang memperbaiki keadaan, jangan hina perjuangannya.
Karena kalau perjuangan itu berhasil—
jalan yang lebih baik kita nikmati bersama.
hukum yang lebih kuat kita nikmati bersama.
pemerintahan yang lebih bersih kita nikmati bersama.
Indonesia yang lebih adil kita nikmati bersama.
Maka untuk Demo 27 Agustus 2026:
SUARA RAKYAT BUKAN ANCAMAN.
KRITIK BUKAN PENGKHIANATAN.
DEMO DAMAI ADALAH BAGIAN DARI DEMOKRASI.
Dan kepada para pejabat serta pemimpin:
Jangan takut kepada rakyat yang berbicara.
Takutlah ketika rakyat sudah tidak mau berbicara.
GASSPOL!
BERSUARA DENGAN KEPALA DINGIN.
BERJUANG DENGAN KONSTITUSI.
LAWAN KORUPSI DENGAN HUKUM.
AWASI KEKUASAAN DEMI RAKYAT.
Surohman, S.H. CLA
Catatan Opini
Kata Kunci SEO
Demo 27 Agustus 2026, demo 27 Agustus, Demo DPR 27 Agustus 2026, Demo DPR hari ini, aksi demo Jakarta, Demo Jakarta, AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, hukuman mati koruptor, suara rakyat, pejuang demokrasi, demokrasi Indonesia, aksi damai, kritik pemerintah, korupsi Indonesia, pengawasan kekuasaan, kebijakan pemerintah, rakyat Indonesia, berita demo terbaru, demo hari ini, viral TikTok, berita viral, trending Indonesia.
#Demo27Agustus2026 #Demo27Agustus #DemoDPR #DemoJakarta #AMPB #RUUPerampasanAset #BerantasKorupsi #Korupsi #SuaraRakyat #PejuangDemokrasi #DemokrasiIndonesia #AksiDamai #RakyatBersuara #KritikPemerintah #Keadilan #Hukum #Viral #Trending #TikTokIndonesia #Indonesia