Oleh: Heru Krisbianto, SH., MH.
HK Law Firm
Isu dugaan hukum yang menyeret Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam tata kelola haji menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada titik krusial. Pertanyaannya mendasar: apakah penegakan hukum benar-benar berbasis pembuktian, atau justru tergelincir menjadi kriminalisasi kebijakan?
Pemberantasan korupsi merupakan mandat konstitusional. Namun, ketika kewenangan luar biasa tidak diimbangi dengan kehati-hatian yang sama besarnya, yang lahir bukanlah keadilan, melainkan preseden berbahaya.
Distorsi antara Kebijakan dan Delik Pidana
Pengelolaan haji merupakan kebijakan publik yang kompleks. Di dalamnya terdapat diplomasi kuota, distribusi layanan, pembiayaan, hingga manajemen risiko. Keputusan yang diambil sering kali bersifat diskresioner dan kolektif.
Dalam doktrin hukum administrasi, kesalahan kebijakan (policy error) tidak otomatis menjadi tindak pidana. Jika setiap kebijakan yang diperdebatkan publik dipidanakan, maka hukum akan berubah menjadi instrumen ketakutan birokrasi. Pejabat publik akan memilih untuk tidak mengambil keputusan apa pun daripada berisiko dikriminalisasi.
Pertanyaan hukumnya tegas:
Apakah terdapat niat jahat (mens rea)?
Apakah terdapat keuntungan pribadi?
Apakah kerugian negara telah dibuktikan secara riil dan sah?
Tanpa jawaban yang terang dan berbasis alat bukti yang kuat, proses hukum berpotensi kehilangan legitimasi moralnya.
Beban Pembuktian Bukan di Tangan Opini
KPK tidak boleh bekerja berdasarkan persepsi publik, tekanan politik, atau framing media. Beban pembuktian sepenuhnya berada pada penegak hukum.
Dua alat bukti yang sah bukan sekadar formalitas administratif. Ia harus mampu menunjukkan konstruksi peristiwa pidana secara utuh dan meyakinkan.
Penetapan tersangka memang bukanlah vonis. Namun dalam realitas sosial-politik, label tersangka kerap menjadi “hukuman reputasi”. Di titik inilah kehati-hatian bukan sekadar etika, melainkan kewajiban hukum.
Kerugian Negara: Fakta atau Asumsi?
Dalam delik korupsi, kerugian negara bukanlah spekulasi. Kerugian harus nyata, terukur, serta memiliki hubungan kausal langsung dengan tindakan yang dipersoalkan.
Jika kebijakan dilakukan dalam koridor kewenangan jabatan, tanpa keuntungan pribadi, serta melalui mekanisme institusional, maka pemidanaan personal menjadi problematis. Hukum pidana tidak dirancang untuk menghukum kebijakan yang tidak populer.
Preseden kriminalisasi kebijakan akan menciptakan chilling effect dalam birokrasi. Menteri dan pejabat publik akan menjadi defensif, menghindari diskresi, dan memilih stagnasi administrasi demi menghindari risiko hukum.
Padahal, hukum pidana merupakan ultimum remedium—upaya terakhir, bukan instrumen pertama untuk mengoreksi kebijakan. Jika terdapat dugaan maladministrasi, mekanisme audit dan pengawasan administratif semestinya didahulukan.
KPK dibentuk untuk memperkuat negara hukum, bukan memperluas tafsir pidana tanpa batas. Kewenangan besar menuntut standar pembuktian yang lebih tinggi, bukan lebih longgar.
Kasus haji ini menjadi ujian penting: apakah KPK menjaga objektivitasnya atau justru mempertaruhkan kredibilitasnya sendiri?
Penegakan hukum yang tegas harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap asas legalitas dan praduga tak bersalah. Jika tidak, pemberantasan korupsi berisiko berubah menjadi kriminalisasi kebijakan.
Negara hukum tidak boleh tunduk pada sensasi. Ia harus tunduk pada bukti.