Citrahukum.com, Bumi Nabung Ilir – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap 1 dan Tahap 2 Tahun Anggaran berjalan di SDN 3 Bumi Nabung Ilir menjadi perhatian masyarakat setelah muncul pertanyaan terkait perbedaan komposisi penggunaan anggaran pada sejumlah pos belanja.
Berdasarkan data yang dihimpun, sekolah tersebut menerima Dana BOS sebesar Rp98.230.000 per tahap, sehingga total untuk dua tahap mencapai Rp196.460.000.
Analisis Perbandingan Nominal dan Persentase
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Tahap 1: Rp13.869.000 (14,12%)
Tahap 2: Rp31.945.000 (32,52%)
Terjadi kenaikan sebesar Rp18.076.000 atau peningkatan sekitar 18,4 poin persentase.
Pada Tahap 2, alokasi untuk pemeliharaan sarana dan prasarana menjadi pos terbesar.
Pembayaran Honor
Tahap 1: Rp24.000.000 (24,43%)
Tahap 2: Rp15.000.000 (15,27%)
Mengalami penurunan sebesar Rp9.000.000 atau sekitar 9,16 poin persentase.
Pengembangan Perpustakaan
Tahap 1: Rp23.668.000 (24,09%)
Tahap 2: Rp3.380.000 (3,44%)
Tercatat penurunan sebesar Rp20.288.000 atau sekitar 20,65 poin persentase.
Administrasi Sekolah
Tahap 1: Rp16.740.600 (17,04%)
Tahap 2: Rp18.713.000 (19,05%)
Terdapat kenaikan sebesar Rp1.972.400.
Pergeseran Komposisi Anggaran
Pada Tahap 1, alokasi terbesar berada pada:
Honor (24,43%)
Pengembangan Perpustakaan (24,09%)
Administrasi (17,04%)
Sementara pada Tahap 2, alokasi terbesar berada pada:
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (32,52%)
Administrasi (19,05%)
Honor (15,27%)
Perubahan komposisi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran antar tahap.
Ketua LSM Gerakan Pemuda Bangkit (GEPB) Lampung menyampaikan bahwa penggunaan anggaran, khususnya pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana, sebaiknya dilengkapi dokumentasi pekerjaan serta laporan yang terbuka agar dapat dipahami masyarakat.
“Transparansi menjadi penting agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah warga juga berharap adanya penjelasan resmi dari pihak sekolah terkait perencanaan dan realisasi anggaran tersebut, sehingga publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjadi kesalahpahaman.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
Publik berharap jika diperlukan, dinas pendidikan setempat dapat melakukan evaluasi sesuai kewenangan untuk memastikan pengelolaan dana berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
(Tim)