Oleh: Thalib Mahbub
Pemuda Desa Siniu
Citrahukum.com, Istilah industri ramah lingkungan kerap terdengar indah di telinga masyarakat. Namun, tak jarang istilah tersebut hanya menjadi sampul buku dipoles rapi untuk meyakinkan publik agar menerima masuknya sebuah proyek besar. Ketika lembar demi lembar dibuka, yang tersaji justru kenyataan pahit: pertambangan dengan segala dampak turunannya.
Pertanyaannya sederhana, apakah benar ada kegiatan ekonomi berbasis eksploitasi alam yang benar-benar ramah lingkungan? Apakah mungkin sebuah proyek tambang berjalan tanpa debu, tanpa kerusakan, tanpa ada alam yang dikorbankan?
Meski pengelolaan limbah diklaim sesuai standar, praktik di lapangan kerap menunjukkan hal sebaliknya. Deforestasi dalam skala besar menjadi keniscayaan. Hutan dibuka, vegetasi hilang, dan ekosistem terganggu. Belum lagi dampak di luar tapak tambang: debu yang terbawa angin, lalu lintas alat berat, serta pengangkutan material yang masif.
Pembangunan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan juga patut menjadi perhatian serius. Aktivitas ini berpotensi merusak terumbu karang dan kawasan mangrove, yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus sumber kehidupan bagi nelayan. Kerusakan yang awalnya terjadi di daratan, perlahan menjalar ke wilayah laut membawa dampak jangka panjang yang sulit dipulihkan.
Soal lapangan kerja, memang sering dijadikan argumen utama pembenaran proyek. Namun realitasnya tidak selalu seindah janji. Apakah masyarakat lokal benar-benar masuk dalam kualifikasi tenaga kerja perusahaan? Bagaimana dengan warga yang sudah lanjut usia, petani yang lahannya terdampak, atau nelayan yang kehilangan kawasan mangrove tempat mereka bergantung hidup?
Tak dapat dipungkiri, tenaga kerja dari luar daerah dengan keterampilan lebih tinggi berpotensi mengisi posisi strategis. Ketika itu terjadi, masyarakat lokal perlahan tersingkir, meski mereka adalah pihak yang paling terdampak oleh kehadiran proyek tersebut.
Lapangan pekerjaan memang penting. Namun, keadilan ekologis dan sosial tak boleh dikorbankan. Pembangunan seharusnya tidak hanya menghitung keuntungan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan serta keberpihakan nyata kepada masyarakat setempat.