Citrahukum.com, Kota Palu – Aktivis Mahasiswa Muhammadiyah sekaligus Sekretaris Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Palu, Naim Muttaqin, mengkritisi jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi Tengah.
Naim mengatakan bahwa IMM Kota Palu bahkan pernah menggelar aksi demonstrasi terkait persoalan MBG pada 25 September 2025 di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Kala itu, demonstrasi menyoroti dugaan kandungan bahan pangan beracun pada makanan MBG.
“Hari ini saya bukan berbicara soal MBG yang beracun atau soal perbandingan gaji honorer dengan pekerja dapur umum MBG. Yang ingin saya garis bawahi adalah banyaknya pihak atau oknum yang diduga memanfaatkan Program Presiden tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, Program MBG belum tersebar merata di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Hal tersebut, kata Naim, memunculkan sejumlah indikasi persoalan teknis dan politis di lapangan.
“Saya mendengar beberapa isu, di antaranya adanya oknum-oknum yang memperjualbelikan titik dapur umum MBG di beberapa daerah. Isu itu menyebutkan keterlibatan aparat pemerintahan, aparat keamanan, maupun partai politik,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar analisisnya terhadap lambatnya pembukaan dapur umum MBG di sejumlah kabupaten dan kota.
Naim juga menyebut adanya informasi terkait dugaan praktik pengelolaan dapur umum berbasis yayasan. “Setiap titik disebut memiliki yayasan masing-masing. Yayasan itu diduga mengambil keuntungan sekitar Rp500 per ompreng makanan. Saya mengindikasikan bahwa praktik ini terkait oknum politik, termasuk dari partai politik,” ujarnya menambahkan.
Ia menilai bahwa Program MBG pada dasarnya memiliki tujuan baik, yaitu membantu kesejahteraan masyarakat khususnya di sektor pendidikan, dan bahkan akan diperluas untuk masyarakat non-pendidikan.
“Program ini sangat bagus, tetapi oknum-oknum di balik program tersebut yang merusaknya sendiri. Apakah Pak Presiden tahu soal ini? Apakah Pak Gubernur tahu soal ini?” tegasnya.
Naim meminta Gubernur Sulawesi Tengah mengambil langkah serius apabila informasi tersebut memang benar terjadi. “Jika Pak Gubernur mengetahui soal ini, saya berharap sikap tegas dan bijaksana segera dilakukan demi keberlangsungan Program MBG yang bersih dan jujur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan—yang bekerja digaji, dan yang menerima bantuan merasa terbantu,” tutupnya.