Citrahukum.com, INDRAMAYU — Himpunan Masyarakat Santri dan Alumni Lirboyo (HIMASAL) Kabupaten Indramayu melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Indramayu di Gedung Utama DPRD setempat, Rabu (23/10/2025).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Indramayu, H. Amroni, S.IP, bersama Ketua Komisi I Abdul Rojak, Ketua Komisi II Imron Rosadi, S.Pd, dan Ketua Komisi III Suhendri, S.H.
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat. Dalam kesempatan itu, HIMASAL menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya desakan agar DPRD menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika penyiaran oleh program “XPose” di Trans7.
HIMASAL menilai tayangan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan santri karena berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pesantren.
“Kami meminta adanya sanksi konkret, mulai dari teguran keras hingga penghentian sementara program XPose, serta dorongan agar Trans7 menayangkan program edukatif yang mengangkat peran pesantren dan kiai,” tegas perwakilan HIMASAL dalam forum audiensi.
Tak hanya itu, HIMASAL juga mengingatkan DPRD akan pentingnya pelaksanaan dan pengesahan segera Peraturan Gubernur (Pergub) terkait perlindungan pesantren di Jawa Barat. Menurut mereka, regulasi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan keagamaan yang memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Indramayu H. Amroni, S.IP menyampaikan apresiasi atas langkah HIMASAL yang mengedepankan cara elegan dan konstitusional dalam menyuarakan pendapat.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan meneruskan hasil audiensi ke DPR RI agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan penyiaran nasional.
“Kami memahami keresahan para kiai dan santri. Aspirasi HIMASAL ini akan kami teruskan secara resmi ke tingkat pusat agar menjadi perhatian serius,” ujar Amroni.
Audiensi yang berlangsung di Gedung Utama DPRD Indramayu itu diakhiri dengan penyerahan dokumen aspirasi HIMASAL kepada pimpinan dewan, disambut baik oleh jajaran komisi dan pimpinan DPRD.
Langkah HIMASAL Indramayu ini dinilai sebagai bentuk kepedulian moral dan tanggung jawab sosial dalam menjaga martabat pesantren sekaligus mendorong media nasional agar lebih beretika dan berimbang dalam penyiaran.
#HIMASALIndramayu #AudiensiDPRD #PerlindunganPesantren #Trans7XPose #SantriBersatu #DPRDIndramayu #ViralIndramayu #CitraHukum